KPU Mahasiswa UMP Arogan

Pembagian nomor urut calon Presiden BEM UMP oleh KPU-M di depan gedung Rektorat (21/11).

BHASKARA – Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU-M) telah menetapkan rangkaian Pemilu Raya 2014, yang dimulai 15 November - 3 Desember 2014. Di sisi lain, hal tersebut masih menuai kontroversi, pasalnya dasar hukum untuk menetapkan sistematika itu belum terbentuk.

            Menurut Dewan Mahasiawa (DEMA) UMP, Rya Dwi Aditya, KPU-M seharusnya bekerja setelah adanya Undang-Undang Pemilu Raya, sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan. Namun, kenyataannya KPU-M telah mensosialisasikan surat edaran tahapan Pemilu Raya.

            “Saya sudah berkoordinasi dengan Teguh (Ketua KPU-M_red) tentang pembuatan Undang-Undang Pemilu Raya jauh sebelum adanya surat edaran. Setelah adanya surat edaran dari KPU-M pun saya berusaha menemui kembali, tapi dia tidak menggubris,” ungkapnya, jum'at (21/11) kepada Bhaskara.

            Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas Kopma Lebah, Fajar menyayangkan tindakan KPU-M, yang membandel tidak mengindahkan AD/ART yang berlaku di KM UMP. Menurut dia, sepak terjang KPU-M merupakan tindakan kesewenang-wenangan.

            "Seharusnya ada klarifikasi dari KPU-M, apa dasar mereka membuat kriteria dan persyaratan pencalonan presiden BEM UMP yang telah diedarkan tersebut. Dan atas dasar apa mereka bergerak tanpa adanya Undang-Undang PEMILU Raya. Kalau tidak ada penjelasan dari KPU-M, terkait kriteria dan syarat presiden dan wakilnya, ini bisa disebut bentuk arogansi KPU-M keteman-teman lembaga dan mahasiswa,” tegas Fajar.

            Mencoba mengkonfirmasi berkali-kali melalui via telepon dan pesan singkat, Ketua KPU-M, Teguh Sudarto tidak memberikan respon sama sekali kepada Bhaskara. (Bhas_ftw)