Peringatan Hari Bumi, Forum KM UMP Gandeng Komunitas Sepeda Ontel Indonesia – Banyumas

pemasangan banner car free day ebagai bentuk publikasi sebelum tanggal 22 april. bhas_doc

Bhaskara - Senin siang (20/4), beberapa mahasiswa UMP yang tergabung dalam Forum KM ( keluarga Mahasiswa) berkumpul bersama di lapangan voli guna persiapan peringatan Hari Bumi di kampus UMP. Pembuatan lukisan di banner bekas sudah mulai dilakukan oleh mahasiswa,serta penempelan surat edaran disetiap fakultas sudah dilaksanakan.

Acara yang dilakukan nanti berupa Car Free Day yang berlangsung dari pukul 07.00 – 12.00 WIB dan orasi untuk bersepeda dari Komunitas Sepeda Ontel Indonesia – Banyumas ( KOSTI ).

“ di acara car free day nanti kami mengharapkan partisipasi dari semua pihak civitas akademika agar acara berjalan dengan lancar ”, ujar koordinator lapangan, Rizky Setiawan saat ditemui dilapangan voli.

Tema yang diusung pada peringatan Hari Bumi ini adalah “ Go Green with Your Bike” yang bertujuan mengajak mahasiswa dan civitas akademika menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor.

Menurut ketua forum UKM, Fajar, mengatakan partisipasi komunitas sepeda ini untuk memberikan respon yang positif bagi mahasiswa agar lebih memilih menggunakan sepeda dibandingkan dengan kendaraan bermotor. Serta sebagai tuntutan bagi pihak universitas untuk menyediakan sepeda kampus di UMP.

“ kami menggandeng komunitas sepeda untuk mengajak mahasiswa menyukai sepeda,dan sebagai bentuk tuntutan kepada rektorat agar segera disediakannya fasilitas sepeda untuk digunakan diarea kampus. Karena semakin hari semakin banyak jumlah kendaraan yang terparkir di kampus dan menambah polusi udara”. Ujarnya

Continue reading →

Beragam Bahasa, Pentas Maligi Bejibun Kritik

Stupen 2015 Teater Perisai "Maligi". Bhas.Doc.

Studi pentas (Stupen) 2015 Teater Perisai yang di sutradarai oleh Adhy Pramudya yang membawakan naskah “Maligi” menuai banyak kritik terkait pementasannya. Penonton dibuat bingung karena dalam pementasan tersebut banyak menggunakan bahasa-bahasa dari banyak daerah di Indonesia.

BHASKARA- Kamis (16/4), Teater Perisai menggelar Studi Pentas (Stupen) yang berjudul “ Maligi “ di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP. Beragam Bahasa menjadi kendala bagi penonton dalam memahami isi pementasan ini. Pasalnya, Beragam bahasa diambil dari berbagai suku daerah di Indonesia.

“ Pementasannya bagus, tetapi pesannya kurang bisa ditangkap karena bahasa yang asing”, ujar Rivandi salah satu penonton. Hal serupa juga dilontarkan oleh Budayawan,Wage Teguh Wijono , “Saya merasa bingung karena bahasanya dengan banyak dialek dan saya kira penonton juga bingung, apalagi penonton awan yang baru pernah menonton pementasan drama sekali”.ujarnya.

Kebingungan tersebut sudah diperkirakan oleh sutradara. Namun, hal ini dibuat dengan tujuan untuk mengenalkan bahasa – bahasa yang ada dari berbagai daerah di Indonesia.

“Di sini saya ingin lebih mengenalkan bahasa-bahasa yang ada banyak daerah di Indonesia kepada semua penonton, dan dari situ saya juga mengajak penonton untuk berpikir tentang inti dan pesan dari pementasan ini”, ujar Sutradara, Adhy Pramudya yang ditemui seusai pentas.

Dibalik panggung, setelah pementasan selesai terlihat para aktor sangat bahagia karena telah menyelesaikan tugas pertama mereka sebagai anggota baru Teater Perisai. Meskipun gugup dan melelahkan, semua sudah terbayarkan dengan pementasan ini. “Gugup pasti dirasakan, selama latihan juga saya mengalami permasalahan dengan banyaknya bahasa yang digunakan dan saya juga sempat mengeluhkan pada mas Adhy selaku sutradara”, tutur Abdul aziz alias Lemon sebagai salah satu aktor yang memerankan tokoh iblis.

Berbagai kritik dan tanggapan yang datang, ketua umum Teater Perisai, Adityanang Prio Laksono alias Panjul menanggapi dengan tenang dan sangat mengapresiasi hasil pementasan anggota- anggotanya, ”Meskipun banyak kritikan, tetapi pementasan kali ini patut di apresiasi karena bisa membawakan naskah yang berbeda dari pementasan angkatan tahun sebelumnya” tuturnya.

.

Pentas yang di sutradarai oleh Adhy Pramudya ini mengambil aliran yang memadukan surealisme-realisme. Mengadaptasi dari Novel Italia milik Nocolo Machiaveli yang kemudian diadaptasi oleh T. Arif menjadi naskah lakon berbahasa Indonesia yang berjudul “Ketika Iblis Menikahi Seorang Perempuan”. Pasalnya pentas tersebut disampaikan dengan beragam dialek bahasa dari berbagai suku di Indonesia. (Pras/Lut_Bhas)

Continue reading →

Pemilihan Rektor UMP Telah Dimulai

            

        

             BHASKARA - Di tahun 2015 ini Universitas  Muhammadiyah Purwokerto (UMP) melaksanakan pemilihan rektor baru untuk priode 2015 – 2019. Proses pemilihan rektor terbilang cuku lama dari (16/12 2014 – 09/07 2015). Saat ini pembahasan siapa calon rektor potensial untuk UMP sudah ramai dibicarakan pada tataran Fakultas.

          Mekanisme pemilihan rektor terbagi menjadi 8 tahap. Rapat Senat I, Rapat Fakultas dalam rangka penjaringan  bakal calon (balon) rektor, Rapat Senat II, permohonan rekomendasi PWM Jawa Tengah, Rapat Senat III, Rapat Senat IV, Pengusulan nama calon rektor ke PP Muhammadiyah, dan Rapat Senat terbuka.

         Pada (16/12 2014) lalu sebagai ketua senat Dr. Syamsuhadi Irsyad, M.H bersama dengan anggota senat yang lain telah membentuk panitia pemilihan , menetapkan syarat, dan tata cara pemilihan Rektor dalam Rapat Senat I. Kriteria yang dihasilkan dari rapat tersebut diantaranya beragama Islam, Kader uhammadiyah, dan profesional. Syarat khusus untuk dosen tetap dengan masa kerja minimal 10 tahun, Pendidikan minimal S-2, memiliki jabatan akademis minimal Lektor, dan pernah menduduki jabatan struktural di lingkungan UMP minimal ketua Program Studi. Syarat khusus untuk dosen tidak tetap dengan pendidikan minimal S-3, memiliki jabatan akademis minimal Lektor Kepala, mendapat ijin dari instasi induk, pernah menjabat struktural di perguruan tinggi asal. Sedangkan bagi praktisi dengan pendidikan minimal S-2, pernah mempunyai pengalaman di perguruan tinggi, dan mempunyai reputasi di tingkat nasional.

          Saat ini proses pemilihan Rektor sudah ada pada tahap penjaringan tingkat Fakultas. Yang telah dilaksanakan dari (23/12 2014 – 07/02 2015). Di tahapan ini masing-masing Fakultas mengusulkan tiga nama balon  Rektor  yang diperoleh dari rapat Fakultas.

        Setelah Fakultas secara resmi menyerahkan nama balon pada panitia pemilihan. Senat mengadakan Rapat senat II (10/2) untuk menetapkan nama balon Rektor.

            Nama balon yang telah ditetapkan oleh senat, pada (10/3) diserahkan pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah untuk mendapatkan rekomendasi. Dalam hal ini PWM Jawa Tengah memberikan rekomendasi kepada balon Rektor yang memiliki pengetahuan keislaman dan kemuhammadiyahan yang baik.

      Balon yang telah mendapatkan rekomendasi dari PWM Jawa Tengah, pada (07/4) akan memaparkan visi, misi, dan rencana program selama menjadi Rektor periode 2015 – 2019. Pemaparan yang dilakukan oleh balon menjadi bahan pertimbangan senat. UMP yang memiliki cita – cita menjadi World Class University membutuhkan Rektor yang berkapasitas Internasional pula.

Satu bulan kemudian (05/5) dalam Rapat Senat III, Senat menetapkan tiga Calon Rektor dengan suara terbanyak yang akan direkomendasikan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (11/5). Dalam hal ini PP Muhammadiyah memiliki hak untuk menentukan satu dari tiga calon rektor untuk menjadi rektor UMP enpat tahun kedepan. Seperti yang tercantum pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah  pasal 21 ayat 8 “Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan satu dari tiga calon Rektor/Ketua/Direktur menjadi Rektor/Ketua/Direktur.”

             Rektor yang telah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah selanjutnya dilantik dalam Rapat Senat Terbuka pada (09/7) untuk menjadi Rektor UMP periode 2015 – 2019.

           Sementara ini belum ada kendala yang berarti dalam proses pemilihan Rektor. Seperti yang dikatakan oleh ketua panitia pemilihan Akhmad Darmawan, S.E M.Si “ Untuk kendala yang terjadi sebenarnya sudah terselesaikan, seperti kendalanya mengenai peraturan dari koidah Muhammadiyah dan statuta UMP yang menyangkut tentang pencalonan kembali Rektor yang sudah menjabat dua kali periode berturut – turut,” ujarnya.

         Di dalam Statuta UMP pasal 35 ayat 6 menyebutkan “Rektor yang sudah menjabat dua periode berturut – turut dapat dipilih kembali setelah masa selang sekurang – kurangnya satu periode.”

     Namun di dalam Pedoman PP Muhammadiyah pasal 21 ayat 10 menyebutkan “Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor/Ketua/Direktur demi kemaslahatan persyarikatan.” Dalam artian PP Muhammadiyah dapat menunjuk kembali Rektor yang sudah menjabat dua periode berturut – turut.

Dalam penyelesaiannya panitia pemilihan sudah mendatangi PP Muhamadiyah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Akhmad Darmawan, S.E M.Si “kami dari panitia sudah mendatangi PP Muhammadiyah untuk menyelesaikan masalah itu dan PP Muhamadiyah menyarankan untuk menyesuaikan dengan Koidah Muhammadiyah karena pada dasarnya Statuta UMP ada di bawah Koidah Muhammadiyah. Apabila ada kasus seperti itu PP Muhammadiyah tidak melarangnya,” ujarnya.

          Pada dasarnya siapapun Rektor UMP yang terpilih nanti diharapkan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap jabatannya, meningkatkan, dan mempertahankan prestasi - prestasi yang telah dicapai. Seperti program World Class University yang saat ini sedang di galakan oleh  UMP. Maka UMP memerlukan fasilitas – fasilitas pendukung yang memadai dan kualitas – kualitas yang baik dibidang pimpinan, pengajar maupun materi ajar. “Siapapun yang menjadi pimpinan universitas nanti saya berharap mampu meningkatkan dan memperahankan prrestasi prestasi di UMP,” ungkap Wakil Rektor 1 bidang akademik DR. Furqanul Aziez, M.Pd  (Iam&Kho_Bhas)

Continue reading →

Pembentukan KPU-M Tak Kunjung Usai

Bhaskara_Sudah dua bulan lebih paska Kongres Mahasiswa (Kosma) kursi kepresidenan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMP kosong. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kejelasan penyelenggaraan pemilu raya mahasiswa. Pasalnya, KPU-M sebagai badan penyelenggara juga belum terbentuk. 

Ketua DEMA UMP Rya Dwi Aditya mengaku sudah beberapa kali mengirim surat kepada lembaga. Namun, Lembaga yang datang tidak memenuhi kuota forum, sehingga pembentukan KPU-M itu belum bisa terlaksanakan. Ketua DEMA UMP yang biasa disapa Adit mengaku, sudah beberapa kali mencoba lagi untuk mengumpulkan kawan-kawan lembaga. Tapi hasilnya masih sama saja, hanya beberapa lembaga yang datang.

“Berbagai usaha sudah saya lakukan dari mulai mengirim surat, sms, sampai mendatangi setiap sekre. Bahkan sampai melakukan penjemputan, orang yang ada disekre langsung suruh datang. Rencananya saya akan mengundang kembali seluruh lembaga pada Senin,(12/1),”  ungkap Adit.

Menurut Sekertaris MAPALA SATRIA Yuni, Komunikasi DEMA dengan lembaga yang buruk merupakan penyebab gagalnya koordinasi antar lembaga dalam pembentukan KPU-M. Ia mencontohkan, dalam pengiriman surat ke lembaga, DEMA selalu mendadak. “Sampai Minggu (11/1) sore tidak ada undangan terkait pembentukan KPU-M pada Senin (12/1). Hanya kabar burung saja,” ungkapnya.

Terpisah, menurut Ketua DEMA FKIP, yang juga anggota Dewan Kehormatan DEMA UMP Nurul mengakui, salah satu faktor terhambatnya proses pembentukan KPU-M, memang karena kurang adanya komunikasi diantara internal DEMA UMP sendiri.

“Saya merasa belum ada komunikasi yang baik, diantara DEMA UMP dengan DEMA F. Karena sejauh ini komunikasi hanya melalui surat dan sms. Untuk komunikasi secara langsung memang belum maksimal. Karena baru terjalin dengan beberapa DEMA F saja, padahal seluruh DEMA F itu adalah sebagai anggota Dewan Kehormatannya.” papar Nurul.

Nurul menyarankan DEMA UMP untuk melakukan tindakan door to door. Diharapkan selain dapat memperbaiki  komunikasi, tindakan itu sekaligus sebagai  proses sillaturahmi yang akan menumbuhkan rasa kedekatan di internal DEMA.

Mahasiswa PGSD semester 1 Windi Nur Fitria ikut menyayangkan  kenapa sampai sekarang belum ada presiden mahasiswa. Padahal menurut dia kedudukan presiden di tengah-tengah pemerintahan sangat penting, sebagai orang yang mengayomi dan melindungi  rakyatnya.

“Saya heran, dengan kondisi pemerintahan mahasiswa saat ini, kok bisa sampai sekarang belum ada Presiden BEM terpilih. Sepertinya butuh tindakan yang tepat dari DEMA UMP, untuk segera membentuk KPU,” kata Windi.

Menurut  mantan Presiden BEM periode 2013/2014, Lukman Hakim. Menyayangkan permasalahan ini berlarut-larut. Tanggung jawab DEMA UMP tidak hanya membentuk KPU-M saja, tetapi dia masih banyak kewajiban lain yang harus dijalankan. Oleh karena itu diharapkan DEMA UMP cepat menyelesaikan masalah ini. Karena menurutnya tidak etis jika kursi BEM dibiarkan lama kosong tanpa ada yang  menduduki.  Padahal presiden mewakili aspirasi seluruh mahasiswa UMP, lantas bagaimana dia bisa menjalankan fungsi dan peran mahasiswa yang diembannya.

“Saya miris sekali melihat kondisi sekarang. Terjadi permasalahan berkepanjangan yang seharusnya bisa segera diselesaikan. Setelah pembubaran KPU-M yang kemarin. Seharusnya DEMA UMP mempunyai langkah nyata kedepannya untuk segera membentuk KPU-M yang baru,” ungkap Lukman.

Lukman merekomendasikan, DEMA UMP segera menyelenggarakan kuliah umum untuk seluruh mahasiswa UMP. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai konstitusi kepada seluruh Mahasiswa UMP.

 “Diharapkan nantinya, ketika mereka paham maka akan muncul kepedulian dikalangan mahasiswa. Bisa jadi ketika sekarang mereka diam saja, memang karena mereka tidak tahu,” ungkapnya.(Wij&Pal_Bhas)

Continue reading →

Minim Peserta KOSMA kembali di Skorsing

Bhaskara_Pasca DEMA Sita Surat Suara, pihaknya lalu menindak lanjuti dengan membuka kembali Kongres Mahasiswa (KOSMA)  untuk membuat UU pemilwa. Namun lanjutan KOSMA yang diselenggarakan sabtu (29/11) di  Aula Gedung PKM Lt. 3, sepi peserta. Seperti yang diungkapkan Ketua DEMA UMP, Rya Dwi Aditya, RUU pemilwa telah dibuat dan tinggal ditawarkan ke KM lanjutan KOSMA. Namun hanya 5 lembaga yang hadir. Jadi  status KOSMA diskorsing dan akan dilanjut pada hari Rabu,(3/12) di Aula Gedung PKM Lt.2.

“KOSMA terpaksa masih di skorsing, karena yang hadir tidak memenuhi kuota. Padahal saya sudah menyebarkan surat keseluruh lembaga, tapi hanya beberapa lembaga saja yang menanggapi. Rencana saya, akan melakukan sosialisasi lagi ke teman-teman lembaga, semoga responnya baik agar UU Pemilwa dan KPU cepat terbentuk, dan saya mendukung siapa saja yang akan jadi Presiden BEM UMP nanti, yang pasti harus dengan mekanisme yang benar,” Ungkap Adit.

Menurut perwakilan HMPS Sejarah Triyono, yang ikut hadir dalam lanjutan KOSMA Mengatakan, sangat disayangkan banyak lembaga yang tidak hadir. Tapi, Ia mengharapkan DEMA UMP dan kawan-kawan lembaga yang masih peduli dengan KM UMP tetap bersemangat, untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Karena, konstitusi harus diselamatkan, untuk KM kedepanya yang lebih baik.

“Ini Terlihat bahwa, kurang adanya kesadaran dari kawan-kawan lembaga, untuk menyelesakan masalah ini, karena yang hadir hanya beberapa lembaga saja, tapi semoga kawan-kawan yang masih peduli KM tetap bersemangat untuk menyelesaikan KOSMA yang akan membentuk UU pemilwa,”tutur Tri.

Menurut pengurus Derpantemen event UKM Teater PERISAI, Nur Abdul illah Najih mengatakan, sedikitnya peserta yang datang pada KOSMA lanjutan kemarin, memang karena semakin kurangnya kepedulian dari kawan-kawan lembaga, terhadap pentingnya KOSMA. Seharusnya DEMA lebih  ekstra lagi dalam mensosialisasikannya, supaya lembaga-lembaga lebih tau kenapa kita harus ada KOSMA dan AD/ART. Sehingga kawan-kawan lembaga paham  manfaatnya membahas  UU pemilwa ini.

“Mereka belum tau apa manfaatnya KOSMA dan AD/ART yang kita buat. Jadi ketika mereka datang, ya hanya untuk  memenuhi undangan saja,”kata Najih. (Bhas_Wiji)

Continue reading →

DEMA UMP Sita Surat Suara

-          KPU Nekat Akan Lanjutkan ke Tahap Penghitungan

Proses penyitaan surat suara oleg DEMA UMP dan kawan - kawan perwakilan lembaga di depan Fakultas Psikologi (26/11)

Bhaskara_DEMA UMP kemarin bertindak tegas dengan menyita surat suara dari sejumlah TPS. Pasalnya,  KPU  tidak mengindahkan surat  pemberhentian, yang sudah dilayangkan DEMA UMP. Ini terbukti, KPU tetap melaksanakan pemungutan suara, Rabu (26/11).

Tindakan KPU tersebut, menjadikan DEMA UMP geram, yang akhirnya berakibat pada pemberhentian paksa proses pemungutan suara. Penyitaan dilakukan di enam  titik TPS, yakni TPS Psikologi, FAI, PGSD, Biologi, Kedokteran dan Ekonomi, dengan dibantu sejumlah perwakilan lembaga. Dalam proses itu, tidak ada perlawanan dari petugas TPS.

Menurut Ketua DEMA UMP, Rya Dwi Aditya, tindakan penyitaan surat suara memiliki landasan kuat, karena sesuai ART pasal 42 tentang mekanisme pemilihan presiden mahasiswa, yang harus membentuk UU Pemilwa terlebih dahulu.

“Seharusnya KPU paham akan pasal ini, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama, yang  disahkan dalam Sidang Umum, tapi KPU masih saja melenggang melaksanakan Pemilihan Umum,” jelas dia.

Terpisah, Humas KPU, Lili Afandi menyatakan berapapun hasil pemungutan suara tersisa, paska penyitaan, akan tetap menghitungnya. Itu untuk menentukan Presiden Mahasiswa periode 2014-2015.

“Kami akan tetap menghitung surat suara, yang lolos dari penyitaan DEMA. Ada dua, yakni dari Fikes dan Farmasi. Kotak suara, yang berisi surat suara tersisa tersebut disimpan di BKA,” ujar Fandi. (Bhas_Wiji)

Continue reading →

KPU Diduga Tidak Tunduk AD/ART

Tahapan Pemilwa Dianggap Inkonstitusional

 

Ketua DEMA U memberikan SK Pemberhentian kepada  KPU atas pelanggaran yang dilakukannya,di gedung AKA Anshori di depan Lembaga KM UMP,pada senin(24/11). (bhas_doc)

            BHASKARA - Kisruh mekanisme pemilihan presiden mahasiswa makin memanas. Pasalnya, SK pemberhentian yang dilayangkan DEMA UMP kepada KPU tidak diindahkan. KPU tetap melenggang menjalankan mekanisme pemilihan umum Presiden BEM, pada hari ini (26/11).

            Ketua KPU, Teguh Sudarto menanggapi dingin SK Pemberhentian dirinya dengan tetap bersikukuh untuk menjalankan proses pemilu. Itu dikarenakan, menurut dia langkahnya benar, karena telah mendapatkan surat perintah dari MPM, lembaga yang saat ini telah dibubarkan, untuk menjalankan pemilihan presiden BEM. "Saya melakukan ini atas dasar telah diberikan SK oleh MPM, untuk mengurusi jalannya pemilihan Presiden BEM," ujar dia

            Ketua DEMA UMP, Rya dwi Aditya menuturkan semua lembaga di KM UMP wajib menjalankan AD/ART, termasuk KPU sebagai alat kelengkapan pemilu raya. “seperti yang tercantum pada ART pasal 42 tentang mekanisme pemilihan, yang menyatakan Presiden Mahasiswa dipilih melalui pemilu raya dengan melalui tahapan yang ditetapkan dalam undang - undang Pemilwa” Tutur Adit.

Lanjut Adit, Artinya, sebelum dijalankannya agenda KPU, UU Pemilwa disusun terlebih dahulu.  Adanya pelayangan SK pemberhentian KPU karena, KPU telah bertidak jauh dari koridor konstitusi. Tindakan ini, didasari ketetapkan yang telah disepakati secara bersama-sama dalam Sidang Umum 2014 lalu. Namun SK Pemberhentian ini, tidak diindahkan KPU.

            "UU Pemilwa harus dibuat terlebih dulu. Itu seharusnya yang dilakukan, sebelum adanya pemilihan presiden mahasiswa. Kami sudah melayangkan SK Pemberhentian KPU, namun tidak diindahkan, mereka tetap menjalankan tahapan pemilu, kami akan bertindak tegas kalau KPU masih bertidak semaunya sendiri" Tandas Adit, kemarin (25/11) kepada Bhaskara.

            Sementara itu, mantan Ketua Umum Teater Perisai, Tri Suciadi mengatakan tetap nekatnya KPU menjalankan tahapan pemilu merupakan tindakan inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan AD/ART yang berlaku, dan mereka dapat dijatuhi sanksi karena tidak taat dan patuh terhadap konstitusi.

            "Seharusnya seluruh lembaga di KM UMP, bergerak sesuai dengan AD ART yang telah ditetapkan bersama. Bagi lembaga-lembaga yang menyetujui kegiatan KPU selama ini, sama saja menginginkan KM UMP rusak, serta seharusnya lembaga-lembaga yang masih taat dengan AD/ART harus berani melawan," jelasnya. (Bhas_Vena)

Continue reading →