Ketika KM UMP Telah Bersuara

Ketika KM UMP Telah Bersuara

Terlihat KM memadati forum evaluasi            (bhas_doc)

Bhaskara Online - Malam pun semakin larut di kantin kampus biru. Sebuah gedung yang berisi warung-warung khas anak kampus. Kemarin (21/2) penuh sesak, dihadiri hampir seluruh anggota lembaga mahasiswa KM UMP. Walaupun tanpa disandingi kopi dan teh hangat, serta pisang rebus, untuk menghangatkan badan. Akan tetapi, semua itu tak menyurutkan kawan-kawan perwakilan lembaga, untuk terus menelurkan buah pemikirannya. Perhelatan tersebut dalam rangka, mempertanyakan kinerja Lembaga Tinggi (LT), yang dirasa tidak memberikan sumbangsihnya, paska diberikan tanggung jawab ke mereka, sembilan bulan lalu. Namun, ada kejadian menarik saat acara mendekati puncaknya. Ini karena sejumlah anggota KM duduk di depan pelataran kantin, Mereka berdiskusi lirih. Salah satunya, perwakilan dari Mapala, yang akrab disapa Ramon. Dia berucap, ternyata sangat hebat, ketika KM sudah bersuara.

"Wah, ternyata kuat ya. Kalau KM sudah seperti ini. Ini namanya Ketika KM Telah Bersuara. Walaupun dulu kita pernah renggang, tapi itu kan dulu. Sekarang ya jangan sampai," ucap pria yang bertubuh tegap itu, seraya berkelakar.

Kontan, perkataan Ramon pun, ditanggapi Perwakilan Mapala Satria yang lain, Feri. "Iya kalau seperti ini terus, KM bisa solid banget nih," katanya.

Delegasi dari Teater Perisai, Geri, pun tidak ingin kalah berkomentar. Mahasiswa yang terkenal suka bercanda ini berkata,"Kedekatan ini kan di mulai waktu ada, acara malam satu UKM. Keakraban ini, jangan sampai renggang lagi ya," ungkapnya, setelah itu tersenyum.

KM UMP yang telah berdiri cukup lama ini, tentunya dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Namun, akan lebih indah jika seluruh lembaga dapat duduk bersama, dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Seperti yang terjadi semalam. (gun)

Continue reading →

Dewan Presidium Awasi Lembaga Tinggi

Dewan Presidium Awasi Lembaga Tinggi

Penandatanganan nota kesepemahaman, Dewan Presiduam dan Lembaga Tinggi

Bhaskara Online – Kemarin (21/3), Lembaga Tinggi (LT) didudukkan seluruh lembaga KM UMP. Mereka dituntut untuk mempertanggunjawabkan kinerjanya selama sembilan bulan ini. Itu karena, lembaga KM menganggap mereka telah mengabaikan tugas dan fungsinya. Hasil dari pertemuaan itu, terbentuk dewan presidium untuk mengawasi mereka dalam jangka waktu empat minggu. Dalam proses pengawasan tersebut, jika ditemukan pengabaian tanggung jawab kembali. Maka, kepengurusan LT yang tengah menjabat akan digulingkan.

“Saya senang dengan hasil evaluasi ini, jadi jelas. Kesalahan yang sebelumnya diperbaiki, jagan samapai lembaga-lembaga dibawahnya dan KM tidak diperhatikan lagi, seperti di FIKES hasil sidang umum saja tidak dikasih. melalui pengawasan ini para lemaga tinggi akan lebih perhatian dan menjalankan sesuai fungsi masing-masing. ini akan lebih mendinamisasikan KM. Saya harap, kedepannya untuk komunikasi harus ditingkatkan, pengawasan dimaksimalkan khususnya DPM,”  ungkap mahasiswa  Prodi Keperwatan S1, Lismanto, kepada LPM Bhaskara.

Senada dengan Lismanto, mahasiswa Prodi Agro Teknologi Riski Septiawan, mengatakan ada geliat positif dari forum evaluasi, karena menjadi cambuk para lembaga tinggi untuk benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya. Ini akan menjadi perbaikan pada lembaga tinggi kedepanya.

“Menurutku bagus, diharapkan menjadi titik terang atas terbengkelainya tugas dan fungsi lembagga tinggi yang selama ini terjadi karena kurangnya koordinasi” ungkapnya

Terpisah, Dewan Presidium terpilih, Rian Priyanto, menuturkan optimalnya kinerja lembaga tinggi merupakan harapan dari hampir seluruh KM UMP. Berangkat dari forum evaluasi ini, diharapkan akan ada pembenahan di LT. Jangan sampai mereka hanya berlebel pejajabat tinggi KM UMP, namun tidak menjalankan kewajibannya.

“Kami selaku dewan presidium akan bertindak tegas mengenai hal ini. Kami akan jalankan peran kita sebagai Dewan Presidium, sesuai AD/ART. Kami akan keluarkan memorandum pertama setelah tiga minggu, kalau tidak ada itikad LT untuk memperbaiki. Selanjutnya, kami akan segera keluarkan memorandum kedua, jika masih saja tidak ada perubahan,” tandas Rian.

            Saat ditemui Bhaskara seusai evaluasi, ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiwa (MPM) Agung Wibowo Jati, menuturkan, pihaknya menghormati hasil evaluasi, selama semuanya masih menjunjung tinggi kemajuan KM UMP. Namun, dia tidak menjanjikan adanya percepatan kinerja lembaganya. Menurutnya, hal tersebut tidak  mudah.

            “Saya tidak masalah dengan diadakannya forum evaluasi ini. Sebenarnya, saya pribadi sudah merumuskanya rapat terbatas, untuk membahas permasalahan-permasalahan di lembaga tinggi,” tuturnya.

            Senada dengan Agung, ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Tri Husnu Abadi, menanggapi positif hasil evaluasi. Menurutnya, hal itu menjadi pendorong kinerja kedepannya.

”Kedepanya kami akan mempersolid seluruh jajaran. Walaupun banyak anggota DPM, yang tidak bersemangat lagi berorganisasi,” ungkapnya. (Bhas_vry)

Continue reading →

MPM, DPM, dan BPKM Tidak Populer Kinerja Lembaga Tinggi Dipertanyakan

MPM, DPM, dan BPKM Tidak Populer

·         Kinerja Lembaga Tinggi Dipertanyakan

BHASKARA – Genap sembilan bulan, lembaga tinggi dilantik. Sayang, masih ada sejumlah mahasiswa yang belum mengerti tugas, fungsi, serta kinerja mereka. Padahal keaktifan keempat lembaga tersebut, menjadi cerminan mahasiswa dalam memberikan aspirasi segala permasalahan.

“Informasi dan pengenalan berbagai lembaga tinggi hanya dilakukan saat masa OSPEK saja. Itu pun hanya melalui buku panduan saja, tidak diikuti dengan penjelasan lebih mendalam. Jangankan mahasiswa baru, mahasiswa yang lama pun masih banyak yang belum tahu. Apalagi mereka yang engga  mengikuti organisasi, yang mengikuti organisasi aja banyak yang ga tahu. Seharusnya, lembaga tinggi lebih sering menampakan diri, agar dapat lebih dikenal mahasiswa,” ungkap Mahasiswa UMP semester enam, Otih Nurhayati, Sabtu (8/3) lalu kepada Bhaskara.

            Senada dengan Otih, mahasiswa UMP semester delapan, Indra Subekti menuturkan sejauh ini hanya BEM. Menurut dia, itu pun baru terlihat kemarin saat melaksanakan SILATNAS. Untuk lembaga tinggi yang lain menurutnya lebih parah, sama sekali tidak terlihat kinerjanya.

“Lembaga tinggi, hanya BEM yang masih terlihat kinerjanya. Itu pun, karena Munculnya program (SILATNAS) Februari lalu, itu menjadi salah satu bukti. Pertanyaanya ialah, kemanakah BPKM, MPM, dan DPM, serta apa yang sebenarnya terjadi pada lingkup tersebut,” tuturnya.

Keterpurukan lembaga tinggi pun diamini Ketua HMPS PBSI, Eko Febri Prasetio. Dia menyatakan, kinerja lembaga tinggi hanya diraskan internal lembaga tesebut. Padahal menuutnya, justru mereka harus lebih memfokuskan kinerjanya kepada seluruh mahasiswa UMP.

 “Kinerjanya hanya untuk orang-orang dalam saja, tidak mencakup keseluruhan. Seharusnya kegiatan yang diadakan tidak hanya untuk anggota-anggotanya saja, melainkan juga harus melibatkan mahasiwa. Kalau memang program kerja yang dilakukan dirasa masih sangat kurang, lebih baik MPM dan DPM (lembaga tinggi_red) ditiadakan saja,” paparnya.

Adanya permasalahan kineja lembaga tinggi, tidak ditampik Ketua MPM, Agung Wibowojati. Dia mengungkapkan ketidakpopuleran lembaga tinggi di kalangan mahasiswa, karena lembaga tinggi kurang mendekati mahasiswa. Selain itu, juga karena adanya konflik antar lembaga tinggi sendiri.

 “Iya, karena kurangnya sosialisasi, setelah KOSMA banyak konflik, perubahan sistem lama ke sistem baru itu yang menyebabkan juga. Ya wajar saja kalau mahasiswa banyak yang tidak tahu. Di sisi lain, memang belum ada program kerja yang sudah berjalan (MPM_red). Selain itu, MPM juga tidak punya program kerja. Ditambah adanya konflik antar lembaga tinggi, terkait karena pelantikan Presiden BEM saat ini,” ungkapnya

Bibit adanya permasalahan kinerja lembaga tinggi, akibat dari proses pelantikan Presiden BEM yang dianggap menyalahi aturan, ditampik Lukman Hakim. Dia justru balik mempertanyakan koordinasi antara KPU M dan MPM waktu itu.

 “Kalau berbicara tentang pelantikan, aku tidak punya wewenang untuk itu. Yang melakukan itu adalah KPU kan, KPU itu di bawah MPM. Ya saya mempertanyakan kembali bagaimana koordinasi antara KPU dengan MPM. Siapa pun yang melantik saya. Saya siap. Atas dasar itu menjadi SK atas KPU. Saya tidak pernah mempermasalahkan siapa yang melantik saya,” ujarnya.

 Terpisah, DPM dan BPKM dikonfirmasi Bhaskara terkait permasalahan ini. Mereka tidak berada di sekretariatnya. Selain itu, dihubungi via telfon dan dikirim pesan pendek berkali-kali, tidak merespon. (Bhas_Ayu&Astri)

Continue reading →

Pro Kontra Kebijakan LPPI

Pro Kontra Kebijakan LPPI

·         Lulus Baca Al Qur’an, Bayar Jaminan Rp 100.000 - Rp 250.000

seorang mahasiswa tengah melihat sertifikat baca AL-Qu'an        (Bhas_doc)

Bhaskara Online - Masih ada sejumlah mahasiswa yang belum lulus ujian baca Al Qur’an, LPPI keluarkan kebijakan jaminan lulus Rp 100.000 hingga Rp 250.000. Justru kebijakan ini membuat polemik di Civitas Akademika UMP. Ini karena, LPPI dianggap tidak memberikan langkah solutif terhadap permasalahan tersebut.

“Saya kurang sepakat dengan sistem seperti ini, masih banyak cara yang lebih efektif dan bijak yang bisa dilakukan. Punhismenth seperti ini hanya akan menambah beban mahasiswa, apalagi bagi mereka yang kurang mampu. Seharusnya LPPI  lebih menekankan kepada para mentor-mentor untuk sering mensosialisasikan Baca Tulis AL-Qur’an (BTQ) karena menurutku mentor lebih menjamah secara langsung pada para mahasiswa,” ungkap mahasiswa PKn semester delapan, Ari Budi Prihandoko, kemarin (8/3).

Senada dengan Ari, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UMP Agung Wibowo Jati, menuturkan kebijakan yang dikeluarkan LPPI memberatkan mahasiswa, seakan semuanya diwajibkan dengan uang

“Menurut saya hukuman ini tidak efisien dan terlalu membebani mahasiswa” ungkapnya saat ditemui Bhsakara.

Namun, pihak LPPI menyatakan kebijakan adanya uang jaminan tersebut, agar menggiatkan mahasiswa untuk belajar membaca Al Qur’an.  Itu dikarenakan, masih ada mahasiswa yang belum lulus baca Al Qur’an.

“Kami sudah berupaya keras hanya mahasiswanya saja yang malas. Padahal, untuk berlatih membaca Al Qur’an, kami LPPI sudah semaksimal mungkin dalam menginformasikan program BTQ mulai dari awal masuk mahasiswa baru di Stadium General, Mentoring, dan juga bimbingan intensif sebanyak 20 kali,” ujar Pengurus Bidang Kemahasiswaan LPPI, Ahmad Husain.

Husain, menjelaskan kebijakan jamianan uang tersebut bervariasi, sesuai dengan tingkatan semesternya. Tapi pihaknya, menuturkan uang tersebut akan dikembalikan untuk mahasiswa yang telah lulus baca Al Qur’an.

 “Untuk uang jaminan sertifikat baca AL-Qur’an, disesuaikan dengan semesternya. Untuk mahasiswa semester satu sampai enam, mahasiswa membayar 100.000 rupiah. Kemudian, untuk semester tujuh dan akhir membayar 250.000 rupiah. Kami belum tahu uang itu akan dialokasikan kemana, kami akan menunggu diambil setelah mahasiswa lulus ujian baca AL-Qur’an” jelasnya.

Terpisah, Wakil Rektor II bidang Administrasi, Joko Purwanto mengatakan, uang jaminan yang diberlakukan merupakan bentuk hukuman agar lebih giat dalam membaca AL-Qur’an

“Hukuman ini hanya sebagai acuan saja agar mahasiswa mau belajar membaca Al-Quran,” katanya.

Berbeda, Badan Pengurus Harian (BPH) UMP, Drs. H. Umar AR menuturkan terkait adanya kebijakan uang jaminan dari LPPI, menimbulkan sejumlah dampak kepada mahasiswa. Menurutnya mereka dapat semangat berlatih. Di sisi lain, juga memberatkan mahasiswa.

“Alokasi dana itu saya belum mengerti, tapi saya melihat ada unsur positif maupun negatif. Unsur positifnya, yaitu ada unsur semangat untuk belajar, namun negatinya memberatkan mahasiswa yang kurang mampu, masa apa-apa harus pake uang,” tuturnya. (Bhas_Lang)

Continue reading →

BagirManan: MahasiswaHarusTingkatkanWacana

BagirManan: Mahasiswa Harus Tingkatkan Wacana

Prof Bagir Manan, SH. MCL tengah menyampaikan materi (bhas_doc)

Ilmu dapat dipelajari, tetapi karakter didapat dari pengalaman.....

Kalimat yang pernah dikatakan Bung Hatta tersebut terlontar saat Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan, SH. MCL .menyampaikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Senin (3/3). Ia mengutip perkataan Bung  Hatta tersebut untuk memotivasi mahasiswa UMP agar lebih mengedepan kanpeningkatan wacana dan pengetahuan, tidak hanya bergantung pada perkuliahan.

Menurutnya,   mahasiswa saat ini harus lebih aktif berorganisasi. Mantan Ketua Mahkamah Agung (2001-2008) tersebut mencontohkan, salahsatu aktivitas positif yang bias diikuti mahasiswa yaitu persmahasiswa. Menurutnya, pers mahasiswa bisamenjadi salah satu cara untuk pembangunan karakter, karena dapat membangun kesadaran berilmu untuk mengantarkan masyarakat yang lebihbaik.

Dengan tema "Kebebasan Persdalam PerspektifHukum Negara Indonesia" tersebut, Bagir Manan memaparkan tentang peran dan fungsi kebebasan pers saat ini. Selain itu,  Ia juga menceritakan saat dia menjadi dosen. Menurutnya, masih banyak hal yang belum tercover dalam kurikulum dan belum tercapai. "tidak kesampaian yang pertama karena pelajaran sudah sesuai dengan struktur yang telah ditentukan, yang kedua karena system pengajaran yang tidak member kesempatan untuk berwacana karenawaktu yang tidakcukup," ujarnya.

Dalam ruang lingkup perguruan tinggi terdapat Tri darma yang harus dilakukan semua civitas akademika. Ketiga darma tersebut yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks pers di wilayah kampus, menurut Bagirmanan, pers mahasiswa sudah menjalankan 2 dari tri darma tersebut yaitu fungsi akademika dan pengabdian kepada masyarakat.

Berbicara terkait pers yang lebih luas, Ia mengatakan, kebebasan pers hendaknya untuk tidak dinikmati sendiri, tidak hanya untuk mengontrol kebijakan agar tidak menyimpang. Akan tetapi yang terpenting adalah untuk menjadi ujung tombak untuk meyakinkan bahwa mewujudkan kesejahteraan umum adalah kemestian bagi kita.

"Kebebasan pers itu penting, untuk member peluang untuk maju, member peluang untuk berkembang. Akan tetapi kebebasan pers tidak cukup, kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Kalau kebebasan tidak diikuti dengan tanggung jawab maka akan terjadi anarki," jelasBagirManan.

            Pers secara umum menurutnya memiliki fungsi yaitu memberikan informasi, pendidikan, entertainment (hiburan), kontrol. Adanya fungsi control dalam pers untuk menjaga agar kekuasaan berjalan dengan garisnya.

Fungsi control dalam pers untuk menjaga kekuasaan berjalan dengan garisnya," tandas Bagirmanan. Kontrol dilakukan untuk membatasi suatu kekuasaan karena kekuasaan itu mengandung kenikmatan, maka siapapun yang berkuasa cenderung menginginkan kekuasaan yang lebihbesar.

"siapapun yang  punya kekuasaan kecil atau besar harus senang dikritik, harus senang dikontrol, dengan demikian dia akan terjaga dari perbuatan yang tidak baik " kata Bagirmanan dalam kuliah umumnya.

Hal seperti ini tidak hanya ditujukan untuk lembaga pers mainstream, akan tetapi juga diperuntukan untuk lembaga pers alternatif yang juga masuk dalam naungan dewan pers. (vena_Bhas)

           

Continue reading →