SP Molor, MPM Harus Bertanggung Jawab

Seorang mahasiswa sedang mengunjungi sekretariat Lembaga Tinggi yang tidak berpenghuni (Ftw_doc) 

BHASKARA - Kosma sudah berlalu delapan bulan yang lalu. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UMP hingga saat ini, belum melaksanakan Sidang Paripurna (SP). Padahal SP menjadi ajang mengevaluasi kinerja Lembaga Tinggi (LT). Ini tentunya menjadi tanda tanya besar, sudahkah MPM UMP bermanfaat bagi KM UMP ini?

“Sangat lucu memang, Apa yang sudah kita sepakati juga kita langgar. Kalian yang membuat kalian yang menghancurkan sendiri. Tidak adanya Sidang Paripurna I dan II dan evaluasi yang hanya menjadi satu kali akan menjadi PR yang banyak bagi BPK. Sebenarnya dari awal terbentuknya Lembaga Tinggi telah mementingkan egonya masing-masing.” ungkap Direktur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fuji Marsela Erlita, kemarin (19/2).

Menurut AD/ART  Kosma XII, seharusnya SP pertama jatuh pada November lalu, dan SP kedua dilaksanakan Februari ini. Kontan dampak dari ketidakjelasan penyelenggaraan SP berdampak bukan hanya di tataran LT, tapi juga turut dirasakan hingga lembaga di Fakultas dan Prodi.

            “ Dengan sistem yang sekarang ini sebenarnya DPM dan MPM masih belum mengerti apa yang menjadi tugas mereka. Sebagai pemimpin yang memimpin suatu lembaga seharusnya mereka mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap Keluarga Mahasiswa (KM) UMP,” tutur Gubernur BEM Teknik, Prasetyo Adi Wibowo.

Terpisah, Koordinator Forum UKM, Adi Purnomo menegaskan ketidakpeduliannya terhadap lembaga tinggi karena ketidakpedulian mereka terhadap kinerjanya yang gagal. Bahkan terhadap kurangnya komunikasi yang terjadi diantara lembaga tinggi.

“Saya sih nggak peduli dengan Lembaga Tinggi. Karena merekapun nggak peduli sama kita. Kita telah ketahui bersama-sama bahwa Lembaga Tinggi telah gagal,” ujarnya.

MPM berdalih telah melakukan koordinasi di antara anggota MPM, terkait pelaksanaan SP yang terkatung-katung hingga sekarang, “Saya sudah berusaha mengingatkan berkali-kali, berkoordinasi berkali-kali. Tapi karena saya bawahan ya menunggu eksekutor ketuanya (MPM-red)” ungkap Sekjen MPM, Agus.

Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Husnu T. Abadi saat dikonfirmasi Bhakara via Telpon berkali-kali tidak mengangkat dan melalui pesan singkat pun tidak membalas. Padahal DPM mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan AD/RT, sebagai pengawas lurusnya konstitusi di KM.

Ketidakseriusan penyelenggaraan SP ini, membuat Presiden BEM UMP geram. Dia meminta keseriusan dan kesadaran MPM dan DPM dalam melaksanakan kinerja mereka selaku Lembaga Tinggi.

“Saya dengan tegas meminta komitmen MPM dan DPM sebagai Lembaga Tinggi. Mereka seharusnya serius dan sadar terhadap kinerjanya,” tandasnya. (Ftw_Bhas)

Continue reading →

Tri Suciadi: “Adat Istiadat perlu berjalan berdampingan dengan aqidah Islam!”

Gerimis turun membasahi tanah di kampus biru, awan mendung menghinggapi langit di atas Universitas Muhammadiyah Purwokerto, namun hal itu tidak menyurutkan semangat anggota UKM Teater Perisai untuk tetap menjalankan pementasan drama yang bertema “Mengikat Tali Sillaturahmi dalam Sebuah Seni di Kawasan Islami (12/3)”

Pementasan drama yang  mengangkat empat cerita itu dimulai hari ini. Tema yang saat ini merujuk tentang kehidupan sosial masyarakat ini bertujuan memberikan nilai moral kepada anggota Teater Perisai dan penonton.

“Studi Pentas kali ini bertujuan mendidik karakter warga baru teater perisai dan penonton untuk menyeimbangkan antara adat dan agama bukan malah mengalahkan satu sama lain,” ungkap Tri Suciadi selaku ketua UKM Teater Perisai.

Setiap cerita yang diangkat mengandung nilai yang dapat diambil. Cerita yang berjudul “Wanita yang diselamatkan” mengangkat kisah tentang seorang wanita dalam  menyikapi organisasi keislaman (NII yang dulunya  DI/TII). Cerita kedua, yaitu berjudul “Delusi”, yang mengangkat tentang adat dan kebiasaan orang jawa pada umumnya dan Banyumas khususnya yang juga dapat disaring dengan aqidah Islam. Kisah yang selanjutnya mengangkat sebuah cerita tentang seorang manusia yang ingin bertobat, kisah ini berjudul, “Sebuah Kesaksian”. Judul cerita yang terakhir adalah “Festival Topeng”, ini tentang sebuah kisah manusia yang penuh kemunafikan dalam menjalani hidup. Namun yang melatarbelakangi keseluruhan cerita adalah bagaimana seorang manusia itu harus hidup di tengah masyarakat.

“Pada hakekatnya yang menjadi acuan dari keseluruhan dari cerita tersebut adalah bagaimana manusia harus menyadari keberagaman yang ada. Di sisi lain, manusia juga harus melestarikan adat dan budaya yang berkembang, namun tetap tidak meninggalkan ke-Islaman,” tambah Adi yang juga mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris itu.

Selaras dengan Adi, Dirwan selaku sutradara Festival Topeng juga mengamini bahwa pementasan kali ini memiliki pesan kepada penonton untuk menjaga keharmonisan antar manusia dalam masyarakat, selain itu juga memberikan nilai moral diselipkan seperti pendidikan karakter.

Studi pentas merupakan program tahunan dari Teater Perisai, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pentas kepada warga baru Perisai. Pementasan ini dihadiri puluhan penonton baik dari mahasiswa UMP maupun dari mahasiswa dari kampus lain.

“Penonton yang hadir lebih dari 50, walaupun jumlah tersebut belum sesuai target yang diharapkan, namun di sisi lain, kami juga kedatangan perwakilan anggota teater dari kampu lain. Hal itu dapat memberikan masukan kepada kami terkait pementasan yang kami gelar,” Ungkap Tri Suciadi.

Study Pentas yang digelar 12 – 16 Maret di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, kali ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa UMP untuk mendapatkan pendidikan di kegiatan kemahasiswaan dan juga sebagai sarana pendidikan mahasiswa untuk menghargai dan menghormati keberbedaan.

“Pentas ini untuk memberikan hak sebagai mahasiswa UMP untuk mendapatkan pendidikan dalam proses kegiatan mahasiswa. Di sisi lain kami juga mengharapkan ketika penonton yang hadir dapat mengambil pelajaran yang kami sampaikan,” ungkap Endah Kusumaningrum selaku Pimpinan Produksi. (Evri&Vena_Bhas)

Continue reading →

Lomba Karya Jurnalistik Se - Barlingmascakeb

Continue reading →

Buruknya Konsolidasi, Kesebelasan BEM Mundur

Belum genap satu periode kepengurusan, para pentolan Lembaga Tinggi sudah mulai meninggalkan kursi jabatannya. Terbukti dengan mundurnya 11 pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) periode 2012/2013 yang digadang-gadang sebagai ujung tombak penampung aspirasi mahasiswa.  

Awalnya BEM diperkuat dengan 26 personel yang berasal dari perwakilan masing-masing fakultas. Namun dengan alasan yang berbeda-beda sebagian dari mereka memilih mengundurkan diri dan kembali dengan kesibukannya sebagai insan akademik. 

Banyak kalangan yang menyayangkan terjadinya hal ini, dikarenakan akan berimbas pada lembaga di bawahnya yaitu di tataran fakultas dan program studi. Seperti yang disampaikan Nani Wijayanti, mahasiswi PG PAUD angkatan 2009 bahwa hal ini akan berimbas tidak maksimalnya kinerja lembaga tinggi yang seharusnya dapat menampung aspirasi mahasiswa. “BEM sebagai penampung aspirasi tetapi beberapa anggotanya mengundurkan diri, kita selaku mahasiswa nggak punya wadah yang cukup untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa," kata Nani Wijayanti.

Menjadi alasan klasik ketika para aktivis ini tidak lagi sanggup berada di jajaran lembaga tinggi dan memilih mengundurkan diri dengan alasan kegiatan organisasi yang menyita waktu kuliah. Tak hanya itu berbagai alasan lain juga mereka lontarkan seperti sibuk dengan kerja sebagai asisten dosen dan pekerjaan di luar kampus yang akan berimbas pada tidak intensnya kinerja di BEM.  Sebagian pengurus yang mengundurkan diri berasal dari Fakultas Farmasi, FIKES, dan Prodi Biologi. Ditakutkan kesibukannya di berbagi dengan organisasi akan berimbas pula pada nilai akademik. Namun sebagai aktivis tentu ini menjadi risiko demi kemajuan Keluarga Mahasiswa (KM). 

Mengenai hal ini saat dikonfirmasi, Presiden Mahasiswa, Bagus mengatakan kondisi BEM UMP tidak ada permasalahan. Baginya sudah menjadi hal yang wajar dan terjadi setiap tahun apabila keanggotaan BEM mengalami seleksi alam. Hal ini tentu sangat timpang dengan ketidaksiapan pengurus untuk mengemban amanah Kongres Mahasiswa (KOSMA XI). “Kepemimpinan di dalam BEM saat ini dengan metode demokrasi dan yang berhak memutuskan segala sesuatunya yaitu Presiden BEM,” ujarnya.

Lain halnya dengan Heru Prihatmoko, Wakil Dewan Mahasiswa (DEMA) UMP yang memandang bahwa Presiden BEM saat ini malah lebih otoriter dengan kata lain bersifat diktaktor. Menurutnya dari sifat inilah yang perlu di koreksi serta koordinasi yang menyeluruh. Anjar Nugroho SAg MSi, Wakil Rektor 3 (WR3) yang dihubungi via telepon selular mengatakan pihaknya malah tidak mengetahui permasalah ini. 

Kondisi BEM juga mendapat sorotan dari mahasiswa seperti yang disampaikan Catur Pamungkas, mahasiswa Program Studi Geografi. Pihaknya prihatin melihat pimpinan lembaga tinggi yang tidak loyal, banyak anggota kabinet yang pupus di tengah jalan sehingga bisa disimpulkan kurang adanya kedewasaan dalam kepribadian jajaran kabinet.Ia memandang metode kepemimpinan dalam berorganisasi saat ini kurang rapi dalam artian hubungan kekeluargaan di kebinet masih minim, hal ini yang menjadi penyebab mundurnya anggotanya sehingga berimbas pada kinerja BEM.

Saat dikonfirmasi,  Fatimah Al Mujahidah, anggota BEM yang sudah tidak aktif malah tidak mengetahui kondisi lembaganya saat ini. Dirinya mengaku jarang berkomunikasi dengan anggota yang masih bertahan. Meski begitu Fatimah mengatakan kepemimpinan presiden BEM saat ini baik hanya saja ada beberapa sikap yang kurang bisa diterima dirinya dan teman-teman. Ia memandang pemimpin terlalu posesif atau ngotot, memaksakan kehendak, dan tidak menghargai kinerja anggotanya yang sudah maksimal.

“Dalam organisasi kita dapat berlatih mengembangkan pemikiran tetapi jika segala sesuatunya harus menurut kehendak presiden BEM lama-kelamaan kita bagaikan budak, jikalau mau protes pun kita merasa tidak enak sehingga nurut saja sama pemimpin. Keadaan seperti itu yang membuat saya dan teman-teman tidak suka dan pada akhirnya lebih mementingkan perkuliahan saja,” ujar Fatimah.

(Galang, Dika, Roi, Cicih_Bhas)

Continue reading →

Rekomendasi KOSMA Dijalankan Setengah-Setengah

Awan mendung menyelimuti langit Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), rintik hujan mulai membasahi gedung-gedung mewah kampus biru. Pada saat yang bersamaan, tampak mahasiswa lalu lalang menuju lantai tiga di gedung PKM yang belum genap dua tahun dibangun itu. Dalam ruangan di tingkat tiga itu bernaunglah Lembaga Tinggi (LT), BEM, BKM, dan DEMA. Ketiga L.T ini memiliki tugas dan fungsi yang essensinya untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan melaksanakan amanah Kongres Mahasiswa (KOSMA). Namun apakah yang terjadi ketika Lembaga Tinggi yang telah dipercaya untuk mewakili seluruh mahasiswa kampus ini, tidak sepenuhnya mejalankan rekomendasi konstituennya?

                                                     

 Enam bulan sudah KOSMA berlalu, musyawarah yang notabennya merupakan forum tertingggi KM UMP, menjadi rujukan mendasar bagi seluruh lembaga di KM UMP, untuk menjalankan roda organisasi dan program kerja. Tidak bedanya dengan wakil mahasiswa yang duduk di kursi empuk Lembaga Tinggi. Ini dikarenakan dalam KOSMA tercatat rekomendasi-rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh L.T. Sebab BEM, BKM, dan DEMA telah diberi mandat oleh seluruh lembaga dan mahasiswa untuk merampungkan seluruh amanah KOSMA. Seperti yang termaktub dalam AD/ART KOSMA XI, bahwa semua lembaga KM UMP harus patuh terhadap hasil musyawarah tertinggi itu.

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kinerja BEM, BKM, dan DEMA dalam kurun waktu setengah periode ini, seperti yang dirasakan oleh Fadli Nur Permana, mahasiswa semester lima Prodi Biologi. Ia mengungkapkan bahwa belum merasakan kinerja BEM, BKM, dan DEMA secara signifikan.

“Saya tidak berani mengatakan bagus atau tidaknya, Cuma yang jelas BEM baru dua kali berkoordinasi dengan kami, bahkan DEMA dan BKM belum pernah menemui kami,” ungkap Fadli.

“Mengenai rekomendasi KOSMA mereka, saya belum merasakan kalau mereka melaksanakan,” tambah mahasiswa yang berwajah manis itu.

Senada dengan Fadli, Fatmah Almujahidah mahasiswi prodi Biologi juga mengungkapkan bahwa lembaga tinggi belum sepenuhnya menjalankan rekomendasi dari KOSMA, “ BKM kinerjanya baik,tetapi saat kami mengajukan proposal,proses proposal di BKM lama,sehingga menghambat kinerja,” ujar Fatimah.

“BKM sampai sekarang ini belum pernah menemui bendahara kami,” tambah Fatimah yang juga menjadi anggota di HIMABIO itu.

Senada dengan Fadli dan Fatimah, mahasiswi prodi PBSI semester 3 Laela Nur’ahluljanah juga mengatakan kinerja LT belum terasa, ini ditandai dengan koordinasi yang belum menyentuh ke mahasiswa secara keseluruhan.

“Koordinasi belum sampai pada mahasiswa secara keseluruhan, sehingga masih banyak mahasiswa yang kurang, bahkan tidak tahu tentang kinerja BEM, BKM, DEMA,” ungkap Laela.

“Sosialisasi dari lembaga tinggi UMP tidak terasa sampai ke mahasiswa cair seperti dirinya.” tambah mahasiswi yang berkulit sawo matang itu.

Senada dengan Laela, Enggar mahasiswa PKN semester 3 mengamini, bahwa lembaga Tinggi belum terlihat kinerjanya, ia mengatakan bahwa fungsi koordinasi dan konsolidasi lembaga tinggi tidak maksimal.

“Interaksi antara lembaga tinggi ke lembaga yang dibawahnya ibaratnya seperti gunung es, sifatnya kaku dan kurang bersahabat dengan mahasiswa dibawah,” tutur Enggar yang juga menjadi anggota HMPS PKn.

Rekomendasi KOSMA yang terbagi ke dalam tiga point, yaitu kelembagaan, eksternal, dan kemahasiswaan. Seluruh rekomendasi KOSMA ada 52, dengan pembagian 36 rekomendasi untuk BEM, 9 rekomendasi untuk DEMA, dan 7 rekomendasi untuk BKM. Ini merupakan hal yang wajib dijalankan oleh lembaga Eksekutif, legislative, dan Keuangan pada KM UMP itu.

Sehubungan dengan tidak dijalankannya rekomendasi KOSMA oleh lembaga tinggi, akan menimbulkan dampak signifikan bagi perkembangan KM UMP secara menyeluruh. Seperti yang diungkapkan oleh Tri Suciadi, bahwa akan terjadi ketidakseimbangan fungsi.

“Ketika tidak dijalankannya rekomendasi KOSMA oleh lembaga tinggi, akan menimbulkan dampak signifikan bagi perkembangan KM UMP secara menyeluruh. Karena akan terjadi ketidakseimbangan fungsi dari  tanggung jawab, usaha yang tidak akan terlaksana, menjadi lemah juga banyak muncul kemungkinan-kemungkinan yang tidak semestinya dan tidak jelas arah untuk semua lapisan, tutur Tri yang juga merupakan Ketua UKM Teater Perisai itu.

Presiden Mahasiswa, Bagus Arif Firmansyah, saat ditemui di secretariat BEM UMP, mengungkapkan sudah ada program kerja yang dilaksanakan oleh BEM.

“BEM sudah melantikan kabinet (seminar), Up grading (peningkatan kualitas) BEM, pendampingan OSPEK dan bakti sosial, menangani kebijakan regristrasi mahasiswa, TURBA( turun basis) dari hasil rektoras sebagai perwakilan BEM PTM Seindonesia, LKMM (latihan kepemimpinan mahasiswa muhammadiyah), Pembuatan Kanopi, Menanggapi kebijakan regristrasi mahasiswa, Seminar kebangsaan, memperingati hari sumpah pemuda di cilacap,” ucap Bagus.

“Seharusnya BEM melakukan workshop kepartaian tetapi sampai saat ini rekomendasi tersebut belum dilaksanakan. Selain itu, rekomendasi yang lain adalah mengoptimalkan koordinasi antar lembaga KM UMP,” tambah laki-laki yang berasal dari Prodi Biologi itu.

   Senada dengan Bagus, Novyandha Tiara Andriawan selaku ketua DEMA juga menyatakan dalam kurun waktu setengah periode ini telah melaksanakan beberapa program kerja.

“Dema baru melaksanakan up grading pembentukan sidang kepartaian, pematangan konstitusi, study banding ke UMS juga sidang triwulan yang sudah berjalan dua kali selama kepengurusan tahun ini”, tutur Najun panggilan akrabnya.

“Selain melaksanakan rekomendasi dari KOSMA, DEMA juga berperan untuk mengontrol BEM, dan memberikan instruksi kepada mereka. Untuk masalah sosialisasi yang tidak sampai pada mahasiswa cair(biasa) menurut presiden DEMA hal itu bersifat kompleks, dia tidak bisa menyalahkan siapa siapa, para anggota organisasi sudah mempunyai tugas yang berat, maka hal yang seharusnya terjadi adalah adanya sikap saling mengerti antara para anggota organisasi dengan mahasiswa lainnya (saling bekerjasama). Rencana kedepan DEMA akan melaksanakan pematangan visi dari hasil rekomendasi sidang sidang, sosialisasi kepartaian, pembentukan alat kelengkapan,” tambah mahasiswa yang berasal dari FAI itu.

            Pada kesempatan lain, Meyza Aqweltovi selaku Direktur BKM juga mengatakan bahwa BKM telah melaksanakan program kerjanya.

“BKM telah melaksanakan pelatihan administrasi pada tanggal 30 November 2012. Program harian yang di laksanakan BKM ; Audit proposal, mencatat LPJ yang masuk, data pengeluaran setiap lembaga, Proposal yang biasanya diajukan oleh para lembaga untuk di acc,menurut meyza biasanya mengenai kegiatan ; Untuk REOR, MUSANG, dan untuk saat ini untuk olimpiade tinggkat HMPS yaitu dari HMPS biologi, geografi, matematika, seminar. Untuk seminar BKM hanya mengaudit dana operasionalnya.” ungkap Meyza

“Program lanjutan BKM akan mengadakan kunjungan lembaga untuk mengetahui administrasi setiap lembaga sudah baik apa belum. Yang bagus akan di kasih reward oleh BKM, namun kendalanya lembaga-lembaga kurang peka menghadapi surat edaran dari BKM jadinya ada miss komunikasi kalau ada sosialisasi yang penting. Seandainya ada lembaga yang mangkir, dulu kita kurangin berapa persen. Sebagai contoh kalau ada proposal kita kurangin 1%, kalau sekarang 5% dari proposal yang kita acc (setujui_red). Tapi sampai ini kami belum mengasosialisasikan masalah itu, mungkin besok triwulan ke-2, pada januari atau desember besok akan kami sosialisasikan mengenai masalah kemarin,”.” tambahnya dengan lantang.

Idealnya, program-program kerja Lembaga Tinggi menjadikan rekomendasi KOSMA sebagai arahan penyusunan kinerja yang mendasar. Ini sesuai dengan bab 4 pasal 17, bab bab 5 pasal 34, bab 6 pasal 47. (Evri, Elvi,Vena_Bhas)

Continue reading →