SP Molor, MPM Harus Bertanggung Jawab

Seorang mahasiswa sedang mengunjungi sekretariat Lembaga Tinggi yang tidak berpenghuni (Ftw_doc) 

BHASKARA - Kosma sudah berlalu delapan bulan yang lalu. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UMP hingga saat ini, belum melaksanakan Sidang Paripurna (SP). Padahal SP menjadi ajang mengevaluasi kinerja Lembaga Tinggi (LT). Ini tentunya menjadi tanda tanya besar, sudahkah MPM UMP bermanfaat bagi KM UMP ini?

“Sangat lucu memang, Apa yang sudah kita sepakati juga kita langgar. Kalian yang membuat kalian yang menghancurkan sendiri. Tidak adanya Sidang Paripurna I dan II dan evaluasi yang hanya menjadi satu kali akan menjadi PR yang banyak bagi BPK. Sebenarnya dari awal terbentuknya Lembaga Tinggi telah mementingkan egonya masing-masing.” ungkap Direktur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fuji Marsela Erlita, kemarin (19/2).

Menurut AD/ART  Kosma XII, seharusnya SP pertama jatuh pada November lalu, dan SP kedua dilaksanakan Februari ini. Kontan dampak dari ketidakjelasan penyelenggaraan SP berdampak bukan hanya di tataran LT, tapi juga turut dirasakan hingga lembaga di Fakultas dan Prodi.

            “ Dengan sistem yang sekarang ini sebenarnya DPM dan MPM masih belum mengerti apa yang menjadi tugas mereka. Sebagai pemimpin yang memimpin suatu lembaga seharusnya mereka mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap Keluarga Mahasiswa (KM) UMP,” tutur Gubernur BEM Teknik, Prasetyo Adi Wibowo.

Terpisah, Koordinator Forum UKM, Adi Purnomo menegaskan ketidakpeduliannya terhadap lembaga tinggi karena ketidakpedulian mereka terhadap kinerjanya yang gagal. Bahkan terhadap kurangnya komunikasi yang terjadi diantara lembaga tinggi.

“Saya sih nggak peduli dengan Lembaga Tinggi. Karena merekapun nggak peduli sama kita. Kita telah ketahui bersama-sama bahwa Lembaga Tinggi telah gagal,” ujarnya.

MPM berdalih telah melakukan koordinasi di antara anggota MPM, terkait pelaksanaan SP yang terkatung-katung hingga sekarang, “Saya sudah berusaha mengingatkan berkali-kali, berkoordinasi berkali-kali. Tapi karena saya bawahan ya menunggu eksekutor ketuanya (MPM-red)” ungkap Sekjen MPM, Agus.

Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Husnu T. Abadi saat dikonfirmasi Bhakara via Telpon berkali-kali tidak mengangkat dan melalui pesan singkat pun tidak membalas. Padahal DPM mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan AD/RT, sebagai pengawas lurusnya konstitusi di KM.

Ketidakseriusan penyelenggaraan SP ini, membuat Presiden BEM UMP geram. Dia meminta keseriusan dan kesadaran MPM dan DPM dalam melaksanakan kinerja mereka selaku Lembaga Tinggi.

“Saya dengan tegas meminta komitmen MPM dan DPM sebagai Lembaga Tinggi. Mereka seharusnya serius dan sadar terhadap kinerjanya,” tandasnya. (Ftw_Bhas)