Awan mendung
menyelimuti langit Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), rintik hujan
mulai membasahi gedung-gedung mewah kampus biru. Pada saat yang bersamaan,
tampak mahasiswa lalu lalang menuju lantai tiga di gedung PKM yang belum genap
dua tahun dibangun itu. Dalam ruangan di tingkat tiga itu bernaunglah Lembaga
Tinggi (LT), BEM, BKM, dan DEMA. Ketiga L.T ini memiliki tugas dan fungsi yang
essensinya untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan melaksanakan amanah
Kongres Mahasiswa (KOSMA). Namun apakah yang terjadi ketika Lembaga Tinggi yang
telah dipercaya untuk mewakili seluruh mahasiswa kampus ini, tidak sepenuhnya mejalankan
rekomendasi konstituennya?
Enam bulan
sudah KOSMA berlalu, musyawarah yang notabennya merupakan forum tertingggi KM
UMP, menjadi rujukan mendasar bagi seluruh lembaga di KM UMP, untuk menjalankan
roda organisasi dan program kerja. Tidak bedanya dengan wakil mahasiswa yang
duduk di kursi empuk Lembaga Tinggi. Ini dikarenakan dalam KOSMA tercatat
rekomendasi-rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh L.T. Sebab BEM, BKM, dan
DEMA telah diberi mandat oleh seluruh lembaga dan mahasiswa untuk merampungkan seluruh
amanah KOSMA. Seperti yang termaktub dalam AD/ART KOSMA XI, bahwa semua lembaga
KM UMP harus patuh terhadap hasil musyawarah tertinggi itu.
Namun, hal
ini berbanding terbalik dengan kinerja BEM, BKM, dan DEMA dalam kurun waktu
setengah periode ini, seperti yang dirasakan oleh Fadli Nur Permana, mahasiswa
semester lima Prodi Biologi. Ia mengungkapkan bahwa belum merasakan kinerja
BEM, BKM, dan DEMA secara signifikan.
“Saya tidak
berani mengatakan bagus atau tidaknya, Cuma yang jelas BEM baru dua kali
berkoordinasi dengan kami, bahkan DEMA dan BKM belum pernah menemui kami,”
ungkap Fadli.
“Mengenai
rekomendasi KOSMA mereka, saya belum merasakan kalau mereka melaksanakan,”
tambah mahasiswa yang berwajah manis itu.
Senada dengan
Fadli, Fatmah Almujahidah mahasiswi prodi Biologi juga mengungkapkan bahwa
lembaga tinggi belum sepenuhnya menjalankan rekomendasi dari KOSMA, “ BKM
kinerjanya baik,tetapi saat kami mengajukan proposal,proses proposal di BKM
lama,sehingga menghambat kinerja,” ujar Fatimah.
“BKM sampai
sekarang ini belum pernah menemui bendahara kami,” tambah Fatimah yang juga
menjadi anggota di HIMABIO itu.
Senada
dengan Fadli dan Fatimah, mahasiswi prodi PBSI semester 3 Laela Nur’ahluljanah
juga mengatakan kinerja LT belum terasa, ini ditandai dengan koordinasi yang
belum menyentuh ke mahasiswa secara keseluruhan.
“Koordinasi
belum sampai pada mahasiswa secara keseluruhan, sehingga masih banyak mahasiswa
yang kurang, bahkan tidak tahu tentang kinerja BEM, BKM, DEMA,” ungkap Laela.
“Sosialisasi
dari lembaga tinggi UMP tidak terasa sampai ke mahasiswa cair seperti dirinya.”
tambah mahasiswi yang berkulit sawo matang itu.
Senada
dengan Laela, Enggar mahasiswa PKN semester 3 mengamini, bahwa lembaga Tinggi
belum terlihat kinerjanya, ia mengatakan bahwa fungsi koordinasi dan
konsolidasi lembaga tinggi tidak maksimal.
“Interaksi
antara lembaga tinggi ke lembaga yang dibawahnya ibaratnya seperti gunung es,
sifatnya kaku dan kurang bersahabat dengan mahasiswa dibawah,” tutur Enggar
yang juga menjadi anggota HMPS PKn.
Rekomendasi
KOSMA yang terbagi ke dalam tiga point, yaitu kelembagaan, eksternal, dan
kemahasiswaan. Seluruh rekomendasi KOSMA ada 52, dengan pembagian 36
rekomendasi untuk BEM, 9 rekomendasi untuk DEMA, dan 7 rekomendasi untuk BKM.
Ini merupakan hal yang wajib dijalankan oleh lembaga Eksekutif, legislative,
dan Keuangan pada KM UMP itu.
Sehubungan
dengan tidak dijalankannya rekomendasi KOSMA oleh lembaga tinggi, akan
menimbulkan dampak signifikan bagi perkembangan KM UMP secara menyeluruh.
Seperti yang diungkapkan oleh Tri Suciadi, bahwa akan terjadi ketidakseimbangan
fungsi.
“Ketika
tidak dijalankannya rekomendasi KOSMA oleh lembaga tinggi, akan menimbulkan
dampak signifikan bagi perkembangan KM UMP secara menyeluruh. Karena akan
terjadi ketidakseimbangan fungsi dari
tanggung jawab, usaha yang tidak akan terlaksana, menjadi lemah juga
banyak muncul kemungkinan-kemungkinan yang tidak semestinya dan tidak jelas
arah untuk semua lapisan, tutur Tri yang juga merupakan Ketua UKM Teater
Perisai itu.
Presiden
Mahasiswa, Bagus Arif Firmansyah, saat ditemui di secretariat BEM UMP,
mengungkapkan sudah ada program kerja yang dilaksanakan oleh BEM.
“BEM sudah
melantikan kabinet (seminar), Up grading
(peningkatan kualitas) BEM, pendampingan OSPEK dan bakti sosial, menangani kebijakan regristrasi mahasiswa, TURBA( turun basis) dari
hasil rektoras sebagai perwakilan BEM PTM Seindonesia, LKMM (latihan
kepemimpinan mahasiswa muhammadiyah), Pembuatan Kanopi, Menanggapi kebijakan regristrasi mahasiswa, Seminar
kebangsaan, memperingati hari sumpah pemuda di
cilacap,” ucap Bagus.
“Seharusnya
BEM melakukan workshop kepartaian tetapi sampai saat ini rekomendasi tersebut
belum dilaksanakan. Selain itu, rekomendasi yang lain adalah mengoptimalkan
koordinasi antar lembaga KM UMP,” tambah laki-laki yang berasal dari Prodi
Biologi itu.
Senada dengan Bagus, Novyandha Tiara
Andriawan selaku ketua DEMA juga menyatakan dalam kurun waktu setengah periode
ini telah melaksanakan beberapa program kerja.
“Dema baru
melaksanakan up grading pembentukan sidang kepartaian, pematangan konstitusi,
study banding ke UMS juga sidang triwulan yang sudah berjalan dua kali selama
kepengurusan tahun ini”, tutur Najun panggilan akrabnya.
“Selain
melaksanakan rekomendasi dari KOSMA, DEMA juga
berperan untuk mengontrol BEM, dan memberikan
instruksi kepada mereka. Untuk masalah
sosialisasi yang tidak sampai pada mahasiswa cair(biasa) menurut presiden DEMA
hal itu bersifat kompleks, dia tidak bisa menyalahkan siapa siapa, para anggota
organisasi sudah mempunyai tugas yang berat, maka hal yang seharusnya terjadi
adalah adanya sikap saling mengerti antara para anggota organisasi dengan
mahasiswa lainnya (saling bekerjasama). Rencana
kedepan DEMA akan melaksanakan pematangan visi dari hasil
rekomendasi sidang sidang, sosialisasi
kepartaian, pembentukan alat kelengkapan,” tambah mahasiswa yang berasal dari FAI itu.
Pada kesempatan lain, Meyza
Aqweltovi selaku Direktur BKM juga mengatakan bahwa BKM telah melaksanakan
program kerjanya.
“BKM telah
melaksanakan pelatihan administrasi pada tanggal 30 November 2012.
Program harian yang di laksanakan BKM ; Audit proposal, mencatat LPJ yang
masuk, data pengeluaran setiap lembaga, Proposal yang biasanya diajukan oleh
para lembaga untuk di acc,menurut meyza biasanya mengenai kegiatan ; Untuk
REOR, MUSANG, dan untuk saat ini untuk olimpiade tinggkat HMPS yaitu dari HMPS
biologi, geografi, matematika, seminar. Untuk
seminar BKM hanya mengaudit dana operasionalnya.” ungkap Meyza
“Program
lanjutan BKM akan mengadakan kunjungan lembaga untuk mengetahui administrasi
setiap lembaga sudah baik apa belum. Yang bagus akan di kasih reward oleh BKM,
namun kendalanya lembaga-lembaga kurang peka menghadapi surat edaran dari BKM
jadinya ada miss komunikasi kalau ada sosialisasi yang penting. Seandainya
ada lembaga yang mangkir, dulu kita kurangin berapa persen. Sebagai contoh
kalau ada proposal kita kurangin 1%, kalau sekarang 5% dari proposal yang kita acc
(setujui_red). Tapi sampai ini kami belum mengasosialisasikan masalah itu,
mungkin besok triwulan ke-2, pada januari atau desember besok akan kami
sosialisasikan mengenai masalah kemarin,”.” tambahnya dengan lantang.
Idealnya,
program-program kerja Lembaga Tinggi menjadikan rekomendasi KOSMA sebagai
arahan penyusunan kinerja yang mendasar. Ini sesuai dengan bab 4 pasal 17, bab bab 5 pasal 34, bab 6
pasal 47. (Evri, Elvi,Vena_Bhas)
