Gempuran Israel ke Palestina, Aliansi Masyarakat Banyumas Desak Pemerintah Bertindak

                                                                                                                     muqawamah.com_doc        

BHASKARA – Penyerangan roket Israel ke Palestina  enam hari terakhir,  mengakibatkan korban jiwa sebanyak 150 orang, dan 1000 warga lainnya luka-luka. Korban sebagian besar dialami masyarakat sipil, yakni anak – anak dan perempuan. Tak ayal, kebringasan tentara-tentara Israel terhadap warga Palestina, mengundang keprihatinan dan kecaman dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kemarin (13/7), puluhan mashasiswa dari tiga Universitas di Purwokerto dan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ), yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyumas. mengadakan aksi simpati terhadap Palestina, dengan menggalang dana dan membakar bendera Israelm, di alun-alun Purwokerto.

            “Aksi kami kali ini, untuk menyampaikan kepada pemerintah Indonesia agar mendesak PBB, supaya mereka menekan Israel, supaya segera menghentikan aksi brutalnya menyerang Palestina. Ini karena, Israel telah dengan nyata-nyata mengagresi negara yang telah berdaulat. Itu sudah menyalahi hak asasi manusia, yang memiliki hak untuk hidup dan merdeka. Di sisi lain, korban tewas juga sudah banyak. Kebiadaban ini, harus segera dihentikan,” ungkap Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Lukman Hakim, kepada Bhaskara.

            Lanjut Lukman, Pemerintah Indonesia, seharusnya dapat berbuat lebih dalam menekan dunia internasional, terkait penyerangan tersebut. Ini dikarenakan, Indonesia dapat memanfaatkan gerakan Non-Bloknya, “Indonesia dapat mendesak PBB, dengan kendaraan Non-Bloknya. Selain itu, dalam UUD 1945, juga telah diamanatkan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus lebih intens, ikut memperjuangkan Palestina,” lanjut Lukman tegas.

Senada dengan Lukman, Kordinator aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Sulaiman mengatakan, sudah saatnya pemerintah Indonesia bertindak dalam permasalahan ini, “Pemerintah Indonesia harus mengambil peran menolong warga Palestina. Pemerintah perlu mengirim TNI, untuk membantu menghilangkan segala bentuk penindasan dan juga penjajahan yang dilakukan Israel ke Palestina. Pemerintah Indonesia tidak usah dengan cara berdiplomasi lagi, karena Israel seringkali melanggar. kemudian menyerang palestina kembali,” kata Sulaiman lantang. (Bhas_Pikky)

Continue reading →

Mahasiswa Tolak Pemberlakuan Jam Malam

Mahasiswa Tolak Pemberlakuan Jam Malam

 

Sejumlah mahasiswa PBSI sedang berlatih teater sampai larut (Bhas_doc.)

Bhaskara online_ Wacana pemberlakuan jam malam, saat ini telah dilakukan UMP. Dengan kebijakan ini, mahasiswa menjadi pihak yang diberatkan. Pasalnya, pukul 22:00 WIB, gerbang ditutup.  Padahal, hasil pantauan Bhaskara kegiatan kemahasiswaan, selesai lebih lama, dari waktu yang telah diberlakukan UMP. Menurut Presiden BEM Universitas, Lukman Hakim, pembatasan kegiatan mahasiswa, menjadikan kinerja organisasi tidak berjalan dengan maksimal. Ini karena, kegiatan lembaga, seperti diskusi maupun rapat yang dilakukan di malam hari.

"Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan jam malam. Ini karena, membuat pergerakan dari teman lembaga terhambat. Sementara, kegiatan akademis menuntut 75% kehadiran, lalu malamnya untuk aktivitas berorganisasi. Ini menjadikan, kita terbatas untuk bergerak secara organisasi " ungkap Lukman, beberapa waktu lalu.

            Penolakan sama diutarakan, anggota Broadcasting Gradiosta, Darmawan, menurutnya pemberlakuan jam malam, dapat menghambat aktivitas mahasiswa. Selain itu, dia menegaskan, mahasiswa harus memperjuangkan, agar kebijakan terebut segera dicabut, "Mahsiswa di UMP, yang sadar berorganisasi masih sedikit. Di samping itu, kegemaran untuk berdiskusi masih sedikit. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan kegiatan mahasiswa, dapat menjadikan kampus menjadi sepi dan mati," tegas Wawan

            Senada dengan Wawan, Mahasiswa Program Studi Agribisnis semester enam, yang aktif di UKM Mapala Satria. M. Misbah Azzamani, mengatakan, penolakan kebijakan jam malam, “Saya pernah ikut audiensi dengan WR III,  yang diselenggarakan BEM di kantin pada awal 2011. Saat itu, Andi Wahyono, Presiden BEM-nya.  Saya masih ingat, saat itu audiensi di kantin untuk membahas, adanya selebaran tentang jam malam. Anjar Nugroho selaku WR III, juga ikut hadir dan seluruh lembaga KM UMP. Keputusan itu, menghasilkan kesepakatan bahwa, mahasiswa menolak adanya jam malam dan WR III menyetejui, serta menyobek selebaran itu, di depan kawan-kawan lembaga, serta dia mengatakan, ini tidak berlaku untuk kalian,”, ungkap Misbah.

Berbeda, Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan, Anjar Nugroho M.Si, memaparkan, perihal kebijakan jam malam, ia menyepakati hal tersebut. Menurutnya itu bukan jam malam, namun lebih tepatnya pembatasan kegiatan kampus, hingga pukul 22:00 WIB. Apabila masih terdapat mahasiswa berkegiatan di kampus, gerbang tetap harus ditutup.

“Saya sepakat dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut, untuk ketertiban area kampus dan mengindarkan tanggapan miring masyarakat sekitar kampus, terhadap mahasiswa yang berkegiatan di malam hari,” papar Anjar (Bhas_Vena&Wiji)

Continue reading →