Bhaskara – Pelaksanaan
KOSMA yang awalnya direncanakan awal April ini mengalami kemunduran. Ini
terjadi karena ada kendala
SDM dan administrasi yang
dialami panitia KOSMA.
Setiap tahun Keluarga Mahasiswa (KM) UMP mengadakan
hajatan besar yakni kongres mahasiswa (KOSMA). KOSMA merupakan forum evaluasi,
memilih dan melantik lembaga tinggi yang ada di KM UMP.
Ketua Panitia Irin Bahtiar mengatakan
mundurnya KOSMA terjadi karena persiapan baru pada tahap konsep dan perancangan
proposal acara. Selain
itu jumlah delegasi yang dikirimkan dari tiap-tiap lembaga juga menjadi
penyebab utama mundurnya pelaksanaan KOSMA. Dia berujar dari 18 orang yang sudah
didelegasikan, hanya 11 orang yang aktif mengikuti rapat. Padahal menurut
perhitungannya kebutuhan ideal panitia yakni 30 orang. “Saya sendiri belum
melakukan pendekatan dan sosialisasi secara persuasif sehingga pengiriman
delegasi dari lembaga belum maksimal,” katanya ketika ditemui bhaskara di kediamannya, Jum’at
(15/04).
Ia
mengatakan sekarang akan fokus terlebih dulu dengan konsep acara, jika dalam
perjalanannya masih membutuhkan anggota panitia maka dirinya akan meminta dewan
presidium untuk membuat surat permohonan delegasi ke
lembaga. “Iya semuanya masih proses dan
kalaupun belum siap kita tetap lanjut, biarpun saya lelet tetapi tidak
akan lepas dari tanggung jawab,” katanya.
Ditemui
terpisah,
ketua Dewan Presidium (DP),
Anwar Hadi Handoyo mengatakan mundurnya KOSMA kali ini lebih disebabkan
lambannya persiapan panita dalam mengkoordinir jalannya persiapan KOSMA. Sampai
saat ini menurut pandangaannya progres persiapan panitia masih sebatas
administrasi. “Bahkan ketika kebingungan itu dirasakan pihak panitia baru
bertanya ketika sudah merasa terpojok, dari dulu kenapa tidak tanya ketika
merasa bingung,” demikian ketika dikonfirmasi seusai kuliah.
SK Pelaksanaan Tak Kunjung Turun
dari DP
Terkait
Surat Keputusan (SK) pelaksanaan KOSMA yang diminta pihak panitia sebagai legal standing, Anwar berujar bahwa
sebenarnya dengan surat ketetapan sudah cukup untuk menjadi dasar hukum
jalannya KOSMA. “Seharusnya ketika kita sudah memberikan surat ketetapan,
berarti sudah tidak dibutuhkan lagi SK pelaksanaan dan tergantung bagaimana
dari panitia saja yang harusnya tinggal jalan,” ungkapnya.
“Masih
banyak wadah pembelajaran mahasiswa selain KOSMA, ada atau tidaknya KOSMA 2016, UMP akan tetap ada,”
kata Anwar. Lebih lanjut dirinya berpendapat tidak ambil pusing dengan keadaan
tersebut, mengingat pihaknya juga tidak akan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban di forum KOSMA nanti.
Pandangan berbeda datang dari koordinator
Dewan Kehormatan (DK) DEMA
, Suluh Triono mengutarakan sebenarnya pihaknya sudah memikirkan solusi masalah
tersebut. Dirinya bersama beberapa DK yang lain sudah bersepakat untuk memberikan
surat permohonan kepada DP supaya memberikan SK pelaksanaan kepada panitia.
“Iya ditunggu saja, kita sudah rencanakan dan harapan kita dari Dewan Presidium
bisa merespon,” katanya.
Menurutnya
yang juga sebagai ketua DEMA FKIP, panitia harusnya lebih aktif melakukan
koordinasi terkait belum adanya SK pelaksanaan. Ketika dari pihak panitia belum
ada permintaan secara resmi maka pihaknya belum akan bertindak lebih jauh. “Sebagai
organisatoris, harusnya tahu ketika SK pelaksanaan tak kunjung turun maka panitia berkewajiban
mengirimkan surat kepada DK untuk meminta DP memberikan SK pelaksanaan,”
tandasnya.
Sementara
itu Wakil
Rektor III, Aman Suyadi menanggapi dingin keadaan tersebut. Pihaknya mengaku
belum mendapat laporan dari DP sehingga belum mengetahui perkembangan terakhir dan
sejauh mana persiapan KOSMA. “Aturan KOSMA seperti apa, harusnya dikembalikan
lagi kepada AD/ART (KM UMP-Red), kekurangan-kekurangan seperti itu harus
ditutupi dari periode ke periode,” demikian ketika dikonfirmasi bhaskara di meja
kerjanya. (Puput/Bhaskara)
