birokrasi kampus kurang mendukung kebebasan berekspresi

Birokrasi kampus kurang mendukung kebebasan berekspresi

           

Seminar Nasional Dies Natalis PPMI ke-23

Bhaskara - Walaupun kebebasan berpedapat dan berekspresi sudah jelas tertuang di UUD 1945, namun hak setiap warga negara tersebut belum sepenuhnya terjamin. Seperti apa yang terjadi pada kasus-kasus yang dialami pers mahasiswa (persma) sepanjang tahun 2015 kemarin. Setidaknya ada empat persma yang dibredel kampus karena dianggap menyebarkan informasi yang salah dan tidak sejalan dengan kebijakan kampus. Salah satu persma tersebut di antaranya Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembredelan dilakukan dengan penyitaan majalah mahasiswa yang diterbitkan LPM lentera.

Melihat kondisi tersebut, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengadakan seminar nasional bertajuk Bangkitnya Persma Melawan Pembungkaman. Seminar yang bertepatan dengan ulang tahun PPMI ini diikuti seluruh insan persma se-Indonesia dan digelar di Universitas Muhammadiyah Semarang, Sabtu (30/1). Pada seminar tersebut banyak disinggung tentang kebebasan mahasiswa yang kurang mendapat dukungan dari birokrasi kampus.

Perwakilan Wakil Rektor UNIMUS Djoko Setyo Hartono berpendapat bahwa LPM saat ini juga membutuhkan perlindungan hukum yang jelas. “Dalam UU No.40 tahun 1999, yang isinya berhubungan dengan menjamin kebebasan berpendapat dan hak jawab serta koreksi. Saya mengusulkan kepada PPMI untuk berkoordinasi dengan para Rektor untuk mengesahkan UU pers bagi LPM,” kata Djoko Setyo Hartono selaku Wakil Rektor yang pernah menjadi anggota BEM di UGM. Beliau juga menambahkan bahwa persma harus benar-benar mendapat perlindungan hukum yang jelas agar nantinya kasus seperti LPM Lentera tidak terulang kembali.

Hal ini tentu tidak menjadi fokus birokasi kampus terhadap persma saja. Sekjend PPMI Nasional, Abdus somad selaku pembicara dalam seminar Nasioanal PPMI menuturkan bahwa mahasiswa saat ini bungkam dikarenakan birokrasi kampus yang kurang mendukung adanya kebebasan berekspresi. “Pembungkaman murni dilakukan oleh  birokrasi kampus. Padahal seharusnya Kampus harus menjamin kebebasan berekspresi untuk mendukung nilai-nilai demokrasi di Indonesia,” jelas Sekjen Nasional Abdus Somad.

Sedangkan menurut Sekjen kota Madiun Eko Prasetyo, kebebasan berekspresi sangat membantu mahasiswa untuk mendapat skill lebih setelah wisuda nanti. “Ya begitulah yang sedang terjadi diberbagai kampus saat ini. Dengan berbagai cara birokrasi kampus menjadikan mahasiswanya cuma menjadi mahasiswa pasif yang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Padahal menurut saya pengalaman dibangku kuliah cuma 10-20% saja. Sedangkan pengalaman yang paling bagus itu didapatkan dari bersosialisasi dan berinteraksi secara langsung untuk mempratekkan ilmu yang didapat. Sehingga mereka bisa belajar menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang tidak menentu,” jelas eko yang juga anggota LPM  Al-Fath. 

“Dengan tema yang diangkat dalam seminar Nasional Dies Natalis PPMI ke-23, saya berharap untuk kedepannya mahasiswa tidak takut untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi, serta menolak tunduk pada kekuasaan yang salah. Dan untuk pihak birokrasi kampus dan pemerintah sudah selayaknya melindungi hak-hak kita untuk berpendapat dan berekspresi, serta bijak dalam menangani kasus-kasus yang mereka anggap salah karena semua kasus pembungkaman yang terjadi kemarin tidak semata-mata untuk menjelek-jelekan instansi ataupun personal yang terkait, namun untuk menguak sebuah kebenaran yang selayak terungkap,” tambah ucca Sekjen dewan kota Solo. Ucca juga berharap nantinya persma dapat menjadi pemantik pergerakan mahasiswa yang sempat dibungkam oleh birokrasi kampus.