KRS Online Masih Bermasalah

Batas registrasi mahasiswa semester genap 2014 (Bhas_doc)

BHASKARA – Sistem KRS Online telah berjalan setahun lebih. Namun dalam pelaksanaannya masih sisakan permasalahan. Dari terbatasnya kuota pengentri, terlambatnya data entri mahasiswa ke sejumlah bank, yang bekerja sama dengan UMP, hingga belum keluarnya sejumlah nilai mahasiswa.

“PTIK lucu, pembatasan kuota yang dilakukan PTIK tidak memperhatikan jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto sendiri, yang mencapai 8000 mahasiswa,” ungkap mahasiswa Pertanian Semester enam, Wendy Dimas Cahyadi, tadi (27/2) kepada Bhaskara.

Senada dengan Wendi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi semester delapan, Ryan Priyanto juga menyayangkan adanya sejumlah permasalahan yang masih dialami mahasiswa, dalam mengakses KRS online, yang seharusnya dapat dibenahi dalam waktu setahun ini.

“KRS online sangat menyusahkan mahasiswa. Menunggu nilai dari dosen pun sudah lama ditambah menunda regristrasi, karena kuota untuk mengakses web KRS dibatasi. Mungkin server PTIK belum kuat untuk mengcover semua mahasiswa UMP yang akan regristrasi atau entry KRS,” ujar Ryan.

Hal itu pun diamini, mahasiswa PBSI semester empat, Arif Panggih Rahayu. Dia menyatakan sering kali kesulitan ketika harus mengakses web yang diperuntukkan untuk mengentri KRS tersebut.

“Saya susah log in untuk ngentri KRS. Bahkan ketika sudah mau membayar registrasi di bank, pihak bank tidak bisa melayaninya. Ini dikarenakan data dari UMP mengenai pembayaran registrasi belum masuk ke bank itu. Jadi saya harus konfirmasi ke sana-sini untuk mengurusnya. Padahal hari terakhir entri dan registrasi besok, hari Jum’at (28/2_red), sementara sekarang, sudah Kamis (27/2_red). Selain itu, ada nilai saya yang tidak keluar-keluar,” tandasnya.

Permasalahan tersebut juga dialami anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra (HIMADIKSATRIA), Istnan Fauzan. Dia mengatakan  sistem KRS yang telah dirubah online setahun ini, belum efektif,  “KRS online seharusnya mempermudah mahasiswa untuk KRSan, bukan malah mempersulit. Ketika UMP memberlakukan sistem baru KRS online sudah sepantasnya siap dalam permasalahan yang sekiranya akan ditemui,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Pusat Tenik Informasi dan komunikasi (PTIK) UMP, Agung Purwo Wicaksono, berdalih permasalahan mahasiswa dalam mengakses KRS online dikarenakan salah prediksi penggunaan kuota pengguna KRS online.

“Ini dikarenakan kesalahan prediksi yang dilakukan kami. PTIK memperkiraan yang mengakses sistem KRS online hanya 100 sampai 300-an mahasiswa saja. Namun kenyataanya tidak demikian, mahasiswa yang mengakses web KRS online secara bersamaan melebihi 300 mahasiswa bahkan mencapai 1000 mahasiswa. PTIK baru akan mengadakan penjadwalan per program studi, dalam pengisian KRS online. Ini untuk mencegah membeludaknya jumlah mahasiswa yang mengakses web KRS online,” dalihnya.

Dihubungi via telepon, Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Drs.Joko Purwanto, M.Si, menyatakan belum bisa memberi kepastian terkait permasalahan KRS On line. Tapi dia akan mengkonfirmasi dulu ke PTIK. Setelah itu, baru akan dicari penyelesaiannya. (Ven, Ftw, Ev_Bhas)

Continue reading →

SP Molor, MPM Harus Bertanggung Jawab

Seorang mahasiswa sedang mengunjungi sekretariat Lembaga Tinggi yang tidak berpenghuni (Ftw_doc) 

BHASKARA - Kosma sudah berlalu delapan bulan yang lalu. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UMP hingga saat ini, belum melaksanakan Sidang Paripurna (SP). Padahal SP menjadi ajang mengevaluasi kinerja Lembaga Tinggi (LT). Ini tentunya menjadi tanda tanya besar, sudahkah MPM UMP bermanfaat bagi KM UMP ini?

“Sangat lucu memang, Apa yang sudah kita sepakati juga kita langgar. Kalian yang membuat kalian yang menghancurkan sendiri. Tidak adanya Sidang Paripurna I dan II dan evaluasi yang hanya menjadi satu kali akan menjadi PR yang banyak bagi BPK. Sebenarnya dari awal terbentuknya Lembaga Tinggi telah mementingkan egonya masing-masing.” ungkap Direktur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fuji Marsela Erlita, kemarin (19/2).

Menurut AD/ART  Kosma XII, seharusnya SP pertama jatuh pada November lalu, dan SP kedua dilaksanakan Februari ini. Kontan dampak dari ketidakjelasan penyelenggaraan SP berdampak bukan hanya di tataran LT, tapi juga turut dirasakan hingga lembaga di Fakultas dan Prodi.

            “ Dengan sistem yang sekarang ini sebenarnya DPM dan MPM masih belum mengerti apa yang menjadi tugas mereka. Sebagai pemimpin yang memimpin suatu lembaga seharusnya mereka mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap Keluarga Mahasiswa (KM) UMP,” tutur Gubernur BEM Teknik, Prasetyo Adi Wibowo.

Terpisah, Koordinator Forum UKM, Adi Purnomo menegaskan ketidakpeduliannya terhadap lembaga tinggi karena ketidakpedulian mereka terhadap kinerjanya yang gagal. Bahkan terhadap kurangnya komunikasi yang terjadi diantara lembaga tinggi.

“Saya sih nggak peduli dengan Lembaga Tinggi. Karena merekapun nggak peduli sama kita. Kita telah ketahui bersama-sama bahwa Lembaga Tinggi telah gagal,” ujarnya.

MPM berdalih telah melakukan koordinasi di antara anggota MPM, terkait pelaksanaan SP yang terkatung-katung hingga sekarang, “Saya sudah berusaha mengingatkan berkali-kali, berkoordinasi berkali-kali. Tapi karena saya bawahan ya menunggu eksekutor ketuanya (MPM-red)” ungkap Sekjen MPM, Agus.

Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Husnu T. Abadi saat dikonfirmasi Bhakara via Telpon berkali-kali tidak mengangkat dan melalui pesan singkat pun tidak membalas. Padahal DPM mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan AD/RT, sebagai pengawas lurusnya konstitusi di KM.

Ketidakseriusan penyelenggaraan SP ini, membuat Presiden BEM UMP geram. Dia meminta keseriusan dan kesadaran MPM dan DPM dalam melaksanakan kinerja mereka selaku Lembaga Tinggi.

“Saya dengan tegas meminta komitmen MPM dan DPM sebagai Lembaga Tinggi. Mereka seharusnya serius dan sadar terhadap kinerjanya,” tandasnya. (Ftw_Bhas)

Continue reading →